Chief Information Oficer

Bergulirnya kebijakan otonomi daerah, yang diawali dengan Undang-Undang(UU) No. 2 Tahun 2012 tentang Otonomi Daerah yang mengisyaratkan kemungkinan pengembangan suatu wilayah dalam suasana yang lebih kondusif dan dalam wawasan yang lebih demokratis.